ININFO, BANGGAI – Polemik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin memanas setelah Wakil Ketua DPC PKB Banggai, Amlin Usman, melaporkan Muhammad Lukman Edy ke Polres Banggai atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Laporan ini berawal dari kehadiran Lukman Edy dalam undangan PBNU pada 31 Juli 2024. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang berlangsung pada 27-28 Juli 2024, yang membahas hubungan antara Nahdlatul Ulama dan PKB.
Dalam pertemuan tersebut, Lukman Edy mengungkapkan berbagai masalah internal PKB yang kemudian disampaikan kepada media massa. Beberapa poin utama yang disampaikannya meliputi:
Transparansi Keuangan: Lukman Edy menyoroti tata kelola keuangan PKB yang menurutnya tidak transparan dan tidak teratur. Ia menyebutkan bahwa keuangan fraksi, dana Pemilu, dana Pileg, dana Pilpres, hingga dana Pilkada tidak pernah diaudit atau dipertanggungjawabkan kepada konstituen maupun forum pertanggungjawaban seperti Muktamar.
Kerahasiaan Keuangan: Ia mengkritik bahwa masalah keuangan di internal PKB sangat tertutup dan dianggap sebagai rahasia besar yang tidak boleh diungkit-ungkit.
Pola Kepemimpinan: Lukman Edy juga mengungkapkan bahwa pola kepemimpinan di PKB memberikan kewenangan besar kepada ketua umum untuk mengganti pengurus daerah secara tiba-tiba tanpa adanya merit system yang jelas.
Pernyataan-pernyataan ini segera menyebar luas di berbagai media massa, memicu reaksi beragam dari kalangan internal dan eksternal PKB. Merespons tuduhan tersebut, PKB mengklarifikasi bahwa semua pernyataan Lukman Edy tidak benar dan tidak berdasar.
PKB menuding Lukman Edy sengaja menyampaikan informasi yang kebenarannya belum teruji dan menyerang kehormatan partai. Atas dasar itu, Amlin Usman melaporkan Lukman Edy dengan tuduhan melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (4) UU ITE.
“Alhamdulillah hari ini kami sudah masukan laporan ke Polres Banggai. Kami berharap kasus ini dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Amlin yang saat itu didampingi sejumlah pengurus. Kamis, 8 Agustus 2024.
Laporan tersebut telah diterima oleh Kepala SPKT Polres Banggai, Iptu Ally M, dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Kisruh internal ini menarik perhatian publik. Apakah konflik ini akan membawa perubahan atau justru memperkeruh keadaan, masih menjadi tanda tanya besar yang menunggu jawaban. ***
