Touna, inInfo.id – Kedatangan sejumlah oknum Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) ke Desa Motobiai menuai sorotan tajam dari Kepala Desa Motobiai, Moh. Radun. Dalam konferensi pers yang digelar Senin, 21 April 2025, Radun menyebut kunjungan tersebut sarat kepentingan politik dan tidak memiliki dasar agenda resmi.
Menurut Radun, kehadiran para legislator itu diduga dimotori oleh kelompok yang merupakan tim sukses mereka saat Pemilu Legislatif lalu. Kelompok ini, lanjutnya, kini tengah menjalani proses hukum atas dugaan tindakan menghalang-halangi pembangunan di desa.
“Gejolak penolakan oleh sekelompok warga tidak bisa terus kami hadapi secara persuasif. Saya memilih menempuh jalur hukum. Ketujuh warga telah kami laporkan karena memprovokasi masyarakat untuk menolak pembangunan,” ujarnya.
Radun menambahkan, ketujuh terlapor tersebut telah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, menurutnya, mereka kemudian mencoba mencari perlindungan dan negosiasi melalui beberapa oknum anggota DPRD, dengan harapan agar laporan tersebut dicabut.
“Setelah saya konfirmasi ke Sekretariat DPRD, ternyata kunjungan mereka tidak termasuk dalam agenda resmi kelembagaan. Yang ada hanya agenda LKPJ Bupati, dan Desa Motobiai tidak masuk dalam daftar kunjungan,” tegasnya.
Kades juga mempertanyakan motif para legislator yang ikut meninjau proyek desa, padahal proyek tersebut bukan pekerjaan daerah melainkan bersumber dari anggaran desa. Ia menilai jika memang ada laporan masyarakat, seharusnya disampaikan melalui jalur resmi, mulai dari BPD, ke Dinas PMD, lalu ke Bupati.
Lebih lanjut, Radun mengungkapkan bahwa kunjungan DPRD tersebut hanya berdasarkan informasi tidak tertulis dari warga. Ia mempertanyakan mengapa informasi informal justru ditindaklanjuti secara institusional tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah desa.
“Kalau hanya informasi biasa, kenapa tidak menghubungi saya? Informasi harus dibalas dengan informasi, bukan dengan tindakan yang justru mencampuri urusan internal desa,” katanya.
Radun pun menyayangkan tindakan beberapa anggota DPRD yang justru terkesan berpihak. Ia menyebut dua nama yang dinilai memiliki peran dominan dalam polemik ini, yakni Jafar M. Amin dan Ilham Lamahuseng. Tiga anggota lainnya, menurutnya, tidak terlihat terlibat langsung.
“Saya menduga kuat, mereka adalah otak di balik upaya menggagalkan pembangunan desa. Mereka seharusnya menjadi penengah, bukan malah terlibat dalam konflik sosial yang bersumber dari kepentingan politik,” ujar mantan anggota DPRD itu.
Ia juga mengecam ucapan tak pantas yang dilontarkan oleh salah satu anggota DPRD saat kunjungan, sebagaimana disampaikan Ketua BPD dan Sekretaris Desa. “Ucapan seperti ‘kenapa tanggul itu dibangun, itu hanya untuk kalomba mo balompat akan’ jelas tidak etis keluar dari seorang wakil rakyat,” pungkas Radun. (Sul)
