BANGGAI – Pemerintah Kabupaten Banggai bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Luwuk menyelenggarakan Forum Komunikasi dan Kemitraan Para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten Banggai Tahun 2025 pada Rabu (18/6/2025). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Khusus Kantor Bupati Banggai dan dihadiri oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tingkat daerah.
Kegiatan ini secara khusus membahas tentang Optimalisasi Program JKN Kabupaten Banggai Tahun 2025, yang dipaparkan langsung oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Luwuk, dr. Fadliana, M.H., AAK.
Dalam pemaparannya, dr. Fadliana menyampaikan sejumlah poin penting terkait kondisi pelaksanaan JKN di Kabupaten Banggai, termasuk tantangan yang dihadapi serta strategi peningkatan mutu dan cakupan program.
Beberapa hal yang menjadi fokus antara lain adalah ringkasan capaian kepesertaan, kebutuhan anggaran dan pembayaran iuran, peningkatan pelayanan kesehatan serta dukungan dan tindak lanjut.
Forum ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan program JKN yang efektif dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, hal ini menjadi wadah diskusi bagi seluruh pihak untuk meninjau capaian pelaksanaan JKN selama ini sekaligus membahas tantangan serta strategi yang perlu disiapkan untuk menghadapi tahun pelaksanaan berikutnya.
Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin, MM., AIFO, hadir dalam kegiatan ini dan mengikuti jalannya diskusi bersama yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, Ir. Moh. Ramli Tongko, S.Sos., S.T., M.Si dan dihadiri oleh para Kepala OPD terkait.
Dalam arahannya, Bupati Amirudin menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program JKN sebagai bagian dari pelayanan dasar publik.
“Apa yang menjadi kewajiban kita segera dilaksanakan dan mohon dukungan dari anggota DPRD,” tutur Bupati Amirudin.
Lanjutnya, dukungan pemerintah daerah dan tindak lanjut akan segera dilaksanakan per masing-masing dinas.
Menurut beliau, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Forum seperti ini penting untuk membangun kesamaan pandangan dan menyusun langkah bersama dalam memperbaiki penyelenggaraan Program JKN di daerah.
Beberapa isu teknis maupun administratif turut menjadi perhatian bersama, seperti pentingnya validasi data kepesertaan, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam program, serta penguatan peran fasilitas kesehatan dalam menjaga mutu layanan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Banggai menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan program JKN sebagai bagian dari pelayanan dasar publik, sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. (**)
