Touna inInfo.id – Terkait Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Kades di Kepulauan Togean kepada salah satu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di salah satu Desa di Kepulauan Togean Kecamatan Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una telah memasuki babak baru.
Diketahui berkas perkaranya telah masuk ke pihak Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una.
“diketahuinya hal ini berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang dikirimkan pihak Polsek setempat kepada korban beberapa waktu lalu.Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan.
“penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.”
Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor, baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.”
Dengan penyampaian ini, korban bersama keluarganya merasa legah, sebab telah mendapatkan informasi perkembangan kasus yang dilaporkannya beberapa bulan lalu.
“bahwa telah ada titik terangnya, akunya kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya malam tadi.”
Ketika dikonfirmasi, Kacabjari Una-Una Farids Dhestarasta SH.,MH membenarkan hal itu, bahw berkas tahap satu kasus dugaan tindak pidana oknum Kepala Desa telah masuk, dan saat ini masih dilakukan analisis, katanya.***(Sul)
