BANGGAI – Polemik terkait dugaan ketidaknetralan Ir. H. Beniyanto Tamoreka, Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil Sulawesi Tengah, menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Banggai pada 5 April lalu, terus berkembang. Beniyanto dituding terlibat dalam tindakan intimidasi atau persekusi terhadap tim pemenangan paslon nomor urut 3 di salah satu rumah warga. Namun, ia dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan memberikan klarifikasi langsung kepada sejumlah awak media pada Senin (7/4/2025).
“Sehubungan dengan pemberitaan yang beredar mengenai keterlibatan dalam tindakan intimidasi atau persekusi menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Banggai pada 5 April lalu, saya tegaskan bahwa hal tersebut tidak benar,” ujar Beniyanto.
Menurut Beniyanto, kehadirannya di lokasi kejadian bermaksud untuk mendamaikan dan melerai massa yang telah berkumpul di salah satu rumah warga di Desa Sentral Timur, Kecamatan Toili.
“Fakta yang sebenarnya adalah, sekitar pukul 03.00 WITA, saya, yang saat itu berada di Hotel King Ameer, menerima telepon dari seorang warga yang menginformasikan bahwa terjadi pengumpulan massa di Desa Sentral Timur,” jelasnya.
Warga menduga rumah tersebut digunakan sebagai tempat untuk distribusi “serangan fajar”, karena di dalam rumah tersebut terdapat seorang anggota DPRD Kabupaten Banggai, Lutfi Samaduri, beserta beberapa warga lainnya yang diduga bukan berasal dari desa tersebut. Untuk menghindari situasi yang semakin memanas, Beniyanto segera menuju lokasi kejadian.
Dalam video yang beredar, terlihat jelas bahwa situasi menjadi tegang dengan adanya tarik-menarik massa dan dokumen yang diduga sebagai daftar pemilih tetap (DPT) kecamatan.
Untuk menenangkan situasi, anggota DPR RI Beniyanto berusaha melerai massa yang mulai memanas, kemudian disusul pihak Bawaslu Kabupaten Banggai dan anggota Polres Banggai. Beniyanto kemudian meminta massa untuk membubarkan diri.
Beniyanto menegaskan bahwa terkait video yang beredar, pihaknya tidak melakukan kekerasan apapun, ataupun memerintahkan untuk melakukan kekerasan.
“Video yang banyak beredar di media sosial telah dipelintir oleh sejumlah pihak yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” tutupnya. (**)
