ININFO.ID, BANGGAI – Bappeda Banggai menerima sebanyak 50 usulan program dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (musrenbang) RKPD Tahap I di Kecamatan Luwuk.
Usulan program tersebut terdiri dari : bidang ekonomi sebanyak 3 usulan, infrastruktur 36 usulan, serta pembangunan manusia dan masyarakat (PMM) 11 usulan.
Musrenbang RKPD Tahap I Kecamatan Luwuk digelar Selasa (4/2/25), di Aula Kantor Camat Luwuk. Di hari yang sama, sejumlah kecamatan yang melaksanakan Musrenbang Tahap I yakni Kecamatan Luwuk Timur, Luwuk Utara, Luwuk Selatan, Nambo, dan Kecamatan Kintom.
Camat Luwuk Ridwan T. Polopa dalam sambutannya mengatakan, pihaknya telah melaksanakan pramusrenbang tingkat desa dan kelurahan untuk menampung usulan program dari masyarakat.
“Untuk itu, diharapkan kepada lurah dan kades agar mengawal sampai usulan kita terakomodir dan ditindaklanjuti dalam kegiatan desk sebentar nanti,” kata Ridwan.
Terkait pemanfaatan dana pelimpahan kewenangan, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Banggai Nanin Hendarti Lasadam saat membacakan arahan teknis Kepala Bappeda Banggai menyampaikan bahwa camat disarankan untuk melakukan perankingan atau skoring terhadap usulan-usulan prioritas yang telah disepakati bersama dengan merujuk pada Permendagri Nomor Nomor 86 Tahun 2017.
“Pelimpahan kewenangan dapat memberikan kesempatan bagi kecamatan dalam mengambil keputusan dalam menjalankan program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokalisasi. Dengan demikian, kecamatan agar proaktif dalam mengatasi permasalahan, melibatkan masyarakat setempat, dan mempercepat pembangunan di wilayah,” ujar Nanin.
Hadir pula pada kesempatan itu dua anggota DPRD Banggai, yakni Batia Sisilia Hadjar dan Apriyani Dg. Matorang yang menyampaikan Pokok-pokok Pikiran DPRD Banggai.
Meskipun pelaksanaan Musrenbang Tahap I kali ini bertepatan dengan masa reses anggota DPRD, Batia berharap, koordinasi dan sinergisitas antara Bappeda, OPD, dan DPRD tetap terjaga sehingga tidak ada aspirasi masyarakat yang terabaikan.
“Kami berharap, OPD dapat memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran untuk disinergikan dengan rencana kerja perangkat daerah,” ujar Batia.
*Tim Liputan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banggai
