ININFO, BALUT – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim sebagai wajah baru keberpihakan negara kepada rakyat kecil kini mulai retak. Di balik narasi gizi dan pemberdayaan, temuan lapangan justru mengarah pada dugaan pelanggaran standar dan penguasaan pasokan oleh pihak tertentu.
Tim pemantau di lapangan menemukan fakta mencengangkan di Desa Dodung, Kabupaten Banggai Laut. Dapur MBG yang dikelola Yayasan Elang Perisai Nusantara tetap beroperasi. Salah satu temuan krusial: tidak adanya Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), komponen dasar dalam standar operasional dapur sehat.
Sekjend Ampuh Sulawesi Tengah, Ardiansya Emba, menyebut kondisi ini harus segera di tindak lanjuti dan meminta penghentian sementara dapur yang tidak memenuhi standar sebagai bentuk penegakan aturan.
Namun persoalan tidak berhenti pada standar teknis. Penelusuran lebih jauh mengarah pada dugaan penguasaan rantai pasok bahan pangan oleh satu kelompok tertentu. Hampir seluruh kebutuhan dapur mulai dari beras hingga bahan lauk diduga dikendalikan oleh pihak yang sama.
Jika benar, maka praktik ini bukan hanya melanggar semangat program, tetapi juga mengunci akses ekonomi masyarakat lokal.
Ardi sapaan akrabnya menilai, Ini pola lama, program publik, tapi yang menikmati hanya segelintir. UMKM lokal, petani, nelayan semuanya tersingkir secara halus.
Lebih jauh, ia menilai dugaan monopoli pasokan berpotensi merusak fondasi program MBG sebagai instrumen pemerataan ekonomi.
“Kalau satu pihak menguasai pasokan, maka yang terjadi bukan pemberdayaan, tapi penguasaan. Program ini kehilangan ruhnya,” ujar Ardi.
Mereka juga meminta penghentian sementara dapur yang tidak memenuhi standar sebagai bentuk penegakan aturan.
“Ini bukan sekadar soal dapur. Ini soal integritas program negara, kalau dibiarkan, MBG bisa berubah dari solusi menjadi skandal,” tegasnya.***
