ININFO, BANGGAI – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK) pasca Pilkada 27 November lalu, menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Chaerul Salam, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Sulawesi Tengah. Ia menilai bahwa proses politik yang berlarut-larut ini justru semakin menyusahkan rakyat.
Chaerul menyatakan bahwa putusan MK terkait PSU sebenarnya bisa diterima dengan lapang dada. Karena menurutnya Itu adalah ruang konstitusional untuk memastikan bahwa hasil pemilihan sah secara hukum.
Namun, menurutnya, hal yang perlu dikritisi adalah jika hasil PSU yang telah ditetapkan oleh KPU nantinya kembali digugat.
“Kalau kemudian hasil PSU ini masih juga digugat, kita harus bertanya, ini untuk mencari pemimpin yang benar atau hanya demi ambisi kekuasaan semata?” tegas Irul, Kamis 10 April 2025.
Chaerul juga mengungkap adanya indikasi pelanggaran serius selama pelaksanaan PSU. Ia menyebutkan bahwa ada kepala desa yang diduga menerima ratusan juta rupiah untuk mendongkrak suara kandidat tertentu, hingga kasus penangkapan sekelompok orang yang mengaku sebagai mahasiswa dan kedapatan membawa senjata tajam serta daftar nama pemilih yang sudah dieksekusi.
“Ini bukan hanya soal pelanggaran teknis. Ini sudah masuk pada wilayah kecurangan yang terstruktur. Kalau dibiarkan, kita tidak sedang membangun demokrasi, tapi sedang mengkhianatinya,” tambahnya.
Yang paling disoroti oleh Chaerul adalah dampak langsung dari konflik politik ini terhadap roda pemerintahan daerah. Ia mengatakan bahwa selama triwulan pertama APBD, dan bahkan memasuki triwulan kedua, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bisa bergerak.
“Semua stagnan. Tidak ada gerak pembangunan. Dan ini murni karena belum ada pemimpin definitif. Kalau hasil PSU masih juga digugat, maka keterlambatan pembangunan akan semakin parah,” katanya prihatin.
Ia menuding bahwa pihak-pihak yang terus melayangkan gugatan justru tengah menzalimi rakyat.
“Mereka menzalimi tukang bangunan, para penjual material, sampai pengelolaan dana desa, yang berakibat terhambatnya perputaran ekonomi di masyarakat karna lambatnya injeksi anggaran. Ini bukan lagi kontestasi politik sehat, tapi sudah jadi permainan kekuasaan dan keuntungan pribadi,” tambahnya.
Chaerul mengajak semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
“Ambisi politik itu sah, tapi kalau sampai menyengsarakan rakyat, itu bentuk kezaliman. Kita harus mulai bertanya, apakah para kandidat ini benar-benar ingin membangun Kabupaten Banggai, atau sekadar ingin memperbesar bisnis dan memperuncing konflik,” tutupnya.***
